Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah meyakini masih ada praktik suap menyuap dalam perekrutan pegawai. Karena praktik suap menyuap ini dibiarkan, maka pegawai yang dihasilkan pun tidak berkualitas. Selain itu,akan menjadi beban bagi pegawai bersangkutan setelah menjadi abdi masyarakat. “Penerimaan CPNS saat ini masih diwarnai suap menyuap,” kata Chandra saat menjadi membuka KPK Integrity Fair 2011 di Anjungan Pantai Losari Makassar,kemarin.

Acara yang bertema “Integritasku untuk Indonesia yang Bermartabat” ini dibuka kemarin dan akan berlangsung sampai Minggu (24/7). Kegiatan yang dilaksanakan KPK bersama Pemkot Makassar merupakan ajang untuk memubliksikan pelayanan publik terbaik dan unggulan Pemkot Makassar. Sebelum di Makassar, kegiatan serupa juga dilaksanakan di kota lain yakni, Palembang, Surabaya, dan Bandung.

Chandra M Hamzah mengatakan, selain pola perekrutan pegawai,upaya lain yang bisa dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan pegawai.“ Secara bertahap, ada hal yang harus dilakukan, reformasi birokrasi, pola perekrutan pegawai, jenjang karir, dan perbaikan pendapatan,” katanya.

Selain itu,dia menyarankan kepada Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin memasang Closed Circuit Television(CCTV) atau kamera pengintai di setiap kantor pelayanan publik di kota ini. Kamera pengintai akan memantau seluruh aktivitas pegawai yang berada di gedung perkantoran. Menurutnya, pemasangan kamera pengintai ini dimaksudkan untuk mengontrol rutinitas pegawai.

Paktik kejahatan yang berpotensi dilakukan oleh pegawai akan terekam. Langkah ini telah dilakukan di kantor KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. “CCTV dapat dilakukan untuk mengontrol pegawai. Semua kegiatan akan terekam,”ujarnya. Dia juga meminta aparat pemerintah melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara seperti yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Seluruh ruang untuk korupsi harus ditutup. Dia juga menekankan pentingnya akuntabilitas publik oleh lembaga pemerintahan. Setiap layanan publik yang memungut dana masyarakat harus mencantumkan pengumuman agar masyarakat tahu biaya pengurusan adminsitrasi untuk menghindari penyimpangan. “Bukan masalah jumlah yang harus dibayar.Tapi harus sesuai ketentuan,”katanya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin menyampaikan sejumlah program pelayanan yang telah dilakukan di kota ini antara lain, gratis layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Program unggulan Pemkot Makassar ini mendapat apresisasi dari KPK. Selain itu, pihaknya berkomitmen terus melakukan perbaikan dalam sistem pelayanan publik.

Ilham menjamin,Pemkot transparan dalam pelayanan publik, termasuk semua bentuk pungutan yang dilakukan oleh aparatnya di lapangan. Ketua Demokrat Sulsel ini mengatakan, pola perekrutan pegawai di lingkup Pemkot Makassar terus dibenahi setiap tahunnya. “Sejak saya menjabat sebagai Wali Kota, perekrutan pegawai tidak ada lagi titiptitipan,” kata Ilham. Demikian Berita Hari Ini yang berjudul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pemerintah.

Tanpa investasi, daerah ini akan stagnan dari percepatan pembangunan. Negara bisa berkembang, kata dia, apabila ditopang majunya dunia usaha. Karena tanpa iklim usaha yang baik, maka daerah tersebut akan tetap berkutat pada titik nol. “Tidak akan mungkin daerah itu mengalami kemajuan apabila dunia usaha tidak berkembang. Apalagi di Sulbar yang masih minim Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat membutuhkan keterlibatan dunia usaha,”ungkapnya.

Anwar menjelaskan, Sulbar memiliki segudang potensi kekayaan alam sangat melimpah. Namun belum tergarap secara maksimal karena masih dalam tahap eksplorasi oleh investor asing seperti tahap eksplorasi minyak dan gas (migas) pada sembilan titik. “Kita berharap, kandungan migas yang ada di perut bumi itu bisa menghasilkan tetesan minyak atau gas.

Jika itu menuai hasil maksimal, maka Pemprov tidak akan lagi mengharapkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.  Karena daerah ini mampu hidup mandiri,” terangnya. Bukan hanya itu, kata dia, daerah ini juga memiliki potensi untuk energi listrik melalui rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karama yang akan dibangun oleh investor China.

“Jika proses pembangunan PLTA Karama berjalan mulus, maka Sulbar akan memiliki cadangan energi listrik yang mampu menyuplai seluruh kebutuhan masyarakat di Pulau Sulawesi,”terangnya. Ketersediaan sarana listrik, kata Anwar,juga menjadi salah satu pendukung masuknya investasi ke Sulbar. Karena tidak mungkin ada investor masuk apabila tidak ada jaminan ketersediaan energi listrik.

Namun upaya menarik investasi tersebut menemui kendala belum rampungnya pembahasan rancangan tata ruang wilayah (RTRW). “Ini sudah menjadi masalah nasional. Hampir semua provinsi yang baru terbentuk di Indonesia seperti halnya Provinsi Sulbar tidak memiliki rancangan tata ruang wilayah,” kata Anwar Adnan Saleh.

Dia mengatakan, karena Provinsi Sulbar tidak memiliki RTRW, maka membuat investasi yang akan masuk di Sulbar, baik di sektor pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan dan kehutanan menjadi terkendala. Karena tidak adanya acuan bagi investor melakukan investasi.

“Investor kekurangan data mengenai potensi kekayaan alam yang terkandung di Sulbar. Karena tidak adanya RTRW sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai kekayaan alam sulbar yang dapat dikelola,”katanya. Demikian catatan online Kanghari yang berjudul Pemprov Sulawesi Barat.

Politikus PPP Sulsel ini mengungkapkan, selama ini tercipta imagejika peserta yang lolos pada sekolah pencetak calon pamong praja itu hanyalah anak-anak pejabat atau memiliki koneksitas dengan pejabat di daerah maupun pusat. “Image itu harus dihilangkan, makanya panitia diharapkan mengedepankan sikap adil. Silakan saja mendaftar, IPDN itu terbuka untuk siapa saja, kalau memenuhi syarat pasti bisa lolos,”ujarnya.

Mariattang tidak memungkiri itu, sebab dia kerap didatangi orang tua yang hendak meluluskan anaknya masuk di sekolah tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa anggota Dewan itu pejabat yang memiliki power sehingga bisa meluluskan seseorang. Padahal, itu sama sekali tidak benar.

Pemprov harus bersikap tegas terhadap siapa saja pejabat, jika ditemukan menjadi calo. Kalau perlu, jauh hari sebelumnya sudah dibuatkan edaran tidak melakukan tindakan kecurangan tersebut. Sementara itu,Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Andi Murny Amien Situru mengungkapkan,sistem penerimaan IPDN di Sulsel bukanlah ditentukan panitia lokal,melainkan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Meski demikian, jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan seleksi capra IPDN ini, pihaknya telah mewanti-wanti seluruh pejabat tidak menjadi calo. Siapa pun yang terbukti melakukan praktik calo, pihaknya siap memberikan sanksi keras. “Kami memang telah menjalankan sesuai peraturan dan persyaratan.

Kami juga harapkan yang menjadi wakil Sulsel di IPDN betul-betul murni dan tidak ada permainan.Kalau ada yang terbukti, langsung kami laporkan kepada aparat berwajib,” pungkasnya. Pada 2011 ini,peminat IPDN hanya 700 orang dibanding 2010 yang pendaftarnya mencapai 1.000 orang.

Pendaftaran di institut pamong praja di Sulsel ini telah dibuka sejak pertengahan Mei. Seleksi penerimaan capra IPDN di Sulsel akan melalui beberapa tahapan, dimulai persyaratan administrasi,tes psikologi, hingga penentuan akhir di Kampus IPDN Jatinangor,Jawa Barat (Jabar).Tes psikologi di Sulsel rencananya akan dilakukan serentak pada 3–7 Juni yang dipusatkan di Kampus SMAN 1.

Setelah tes psikologi tersebut, ratusan capra ini diwajibkan mengikuti tes kesehatan dan kesamaptaan yang mendapatkan pengawasan ketat dari Kemendagri. Untuk 2009, Sulsel hanya kebagian 92 praja, sedangkan pada 2010 kebagian 60 kursi, sementara tahun ini belum diketahui jumlahnya. Dan sebagai penutup saya juga akan memberikan sundulan untuk keyword Kontes SEO.

Serta sebagai upaya mendukung percepatan ekonomi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Konsep Pembangunan Enam Koridor Ekonomi Nasional. Dengan penetapan Makassar sebagai hub untuk wilayah Indonesia Timur , maka selanjutnya dari Makassar, Garuda akan melayani penerbangan ke tiga belas kota tujuan di domestik dan internasional yaitu Ambon, Balikpapan, Biak, Denpasar, Jakarta, Jayapura, Palu, Surabaya, Gorontalo, Manado, Ternate, Timika dan Singapura.

Peresmian Makassar sebagai hub, dilaksanakan di Makassar secara bersama sama oleh Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar dalam kesempatan acara makan malam bersama di Gubernuran Sulawesi Selatan pada hari Selasa malam (31/05/2011).

Mengingat kota Makassar tumbuh sangat cepat sebagai kota bisnis dan posisi Makassar yang sangat stra tegis dikawasan Indonesia Timur, maka hari ini Garuda membuka Makassar sebagai hub untuk wilayah Indonesia Timur, untuk meningkatkan mobilitas masyarakat di kawasan ini bagi peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat , kata Dirut Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, Selasa kemarin.

Selain itu, peresmian Makassar sebagai hub ketiga Garuda setelah Jakarta dan Denpasar juga dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah yaitu Master Plan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 2025, khususnya Koridor Ekonomi Sulawesi, yang dicanangkan sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, perkebunan, Perikanan, dan pertambangan Nikel nasional.

Mengingat Koridor Ekonomi Sulawesi disiapkan menjadi garis depan ekonomi nasional terhadap pasar Asia Timur, Australia dan Amerika, maka kini saat terbaik untuk mengembangkan Makassar.

Untuk menunjang pengembangan Makassar sebagai kota bisnis di masa mendatang, Garuda juga membuka rute penerbangan dari Makassar ke beberapa kota bisnis lainnya seperti Singapu ra dan Balikpapan. Ke depan Garuda juga akan membuka Medan sebagai hub untuk kawasan Sumatera dan sekitarnya.

Buka Rute Baru

Seiring penetapan Makassar sebagai hub untuk wilayah Indonesia Timur, mulai 1 Juni 2011 Garuda membuka beberapa rute baru dari Makassar untuk semakin memantapkan kota Makassar sebagai kota pusat distribusi.

Antara lain dibuka rute penerbangan Makassar Singapura yang dilayani satu kali setiap hari menggunakanpesawat sub-100 (B737-500) dengan kapasitas kursi 12 kelas bisnis dan 84 kelas ekonomi.

Selain itu Garuda juga membuka rute baru Makassar Balikpapan pp, dan Balikpapan Jogjakarta pp, dan Surabaya-Ambon, yang dilayani satu kali penerbangan setiap hari dengan pesawat B737-500 dengan kapasitas 96 kursi terdiri dari 12 kursi di kelas bisnis dan 84 kursi dikelas ekonomi.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama juga ditandatangani kerjasama antara PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia (GMF-AA) dengan PT Angkasa Pura I (PAPI) dalam bidang pemanfaatan lahan untuk pembangunan hangar di lokasi Bandara Hasanuddin Makassar yang lama antara Direktur Utama GMF-AA Richard Budihadianto dan Direktur Utama PAPI Tommy Soetomo.

Kerjasama pengembangan hang gar perawatan pesawat di Bandara Makassar itu, merupakan upaya mendukung B andara Makassar sebagai bandara tersibuk selain Jakarta, yang memiliki frekuensi penerbangan yang meningkat hampir tiga kali lipat. Dengan pola hub yang dikembangkan saat ini, maka nantinya perawatan pesawat yang bersifat ringan dan menengah tidak perlu lagi dilaksanakan di Jakarta, namun dapat dilaksanakan di hangar GMF-AA di bandara Makassar. Salam dari Kontes SEO

Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mengatakan hal itu kepada wartawan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/5/2011).

“Dari Jasindo Rp 750 juta, sementara dari Jasa Raharja Rp 50 juta. Ini tidak dibedakan antara balita dengan dewasa,” kata Mustafa.

Menurut Mustafa, premi pesawat yang menuju ke kawasan Indonesia timur memang lebih mahal sehingga nilai tanggungannya lebih besar.

Mustafa menambahkan, khusus untuk kru, mereka mendapatkan asuransi tambahan. Untuk pilot, pihak keluarga akan mendapat santunan asuransi senilai 100.000 dollar AS dan kopilot mendapatkan 85.000 dollar AS. “Sedangkan untuk teknisi awak kabin mendapat masing-masing 50.000 dollar AS,” kata Mustafa. Demikian catatan online Kanghari tentang Merpati tipe MA-60.